Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

TDB, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menilai aksi bantahan terhadap dugaan intervensi dalam audit proyek Hambalang yang sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru mengesankan ada hal yang ditutup-tutupi. BPK harus bisa segera membuka ke publik hasil audit yang disebut-sebut akan menjerat sejumlah petinggi partai itu.

"Kalau ada saling tolak-menolak itu seakan ada pihak-pihak yang dilindungi. Akan lain kesannya. Kalau memang hasil audit itu akan obyektif, tidak usahlah ada perbedaan pernyataan begitu," ujar Yusril, Minggu (21/10/2012), seusai peluncuran buku Republik Galau di kantor YLBHI, Jakarta.

Pernyataan Yusril ini menanggapi adanya perbedaan sikap antara Anggota BPK, Taufiequrrahman Ruki, yang mengaku telah ada intervensi dalam audit BPK terkait proyek Hambalang dengan Ketua BPK Hadi Purnomo yang langsung membantah pernyataan Ruki.

"Tidak ada intervensi dari siapa pun untuk mencampuri laporan dari hasil audit investigasi BPK," kata Hadi, Jumat (19/10/2012) di Jakarta. Menurut Hadi, audit investigasi terhadap proyek Hambalang sampai sekarang memang belum selesai dan masih terus berkembang karena didalami lagi. "Memang belum selesai. Hingga kini, BPK masih terus mendalami informasi dan data-data baru terkait temuan dalam audit investigasi proyek tersebut," tuturnya.

Yusril menilai hasil audit itu mencakup banyak kepentingan sehingga BPK didesak untuk segera membukanya ke publik. "Orang selama ini menyangka ada internvensi mudah sekali, makanya coba temuan-temuan BPK itu dibuka lebih jernih sehingga bisa dilihat apa yang disebut itu (intervensi) ada atau tidak," kata Yusril.

Sebelumnya, Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012) di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar, selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora yang dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Deddy sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. (Kompas)

Keterangan Gambar: Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra dalam sesi wawancara bersama Kompas.com di kantor Firma Hukum Ihza dan Ihza, Gedung Citra Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (4/7/2011)

TDB, JAKARTA -- Para pahlawan jangan sampai hanya dijadikan nama-nama jalan, tetapi tidak dipelajari dan diteladani semangatnya.

Generasi muda, termasuk elite politik sekarang, harus meneruskan spirit perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan negeri ini, di atas semua kepentingan pribadi atau kelompok.

"Di tengah perilaku elite politik yang kian pragmatis, kita perlu menghidupan semangat perjuangan para pahlawan. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan lain," kata Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid, di Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Salahuddin Wahid datang ke Jakarta untuk menghadiri selamatan produksi film Sang Kiyai. Film yang sedang diproduksi Rapi Films ini mengangkat biografi KH Hasyim Asy'ari, pendiri dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU), dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Salahuddin Wahid, yang juga cucu Hasyim Asy'ari, almarhum sunguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Dua bulan setelah kemerdekaan RI yakni pada Oktober 1945, misalnya, NU mengeluarkan resolusi jihad bahwa umat Islam wajib membantu tentara untuk mempertahankan RI. Jika gugur, para pejuang gugur termasuk mati syahid alias syuhada.

"Resolusi itu sangat berani, karena Indonesia saat itu masih belum jelas," katanya.

Salahuddin mengenang, Hasyim Asy'ari adalah kiyai yang intelektual dengan sejumlah karya tulis, seperti Adab Ta'lim Muta'allim, Alhlussunnah Waljamaah, dan Qonun Asasi.

Kedutaan Besar Arab Saudi telah menghubungi keluarga Hasyim untuk menerbitkan naskah-naskah itu. "Beliau dan para pahlawan lain semestinya menjadi inspirasi bagi kita semua, termasuk elite politik sekarang," katanya.

Film Sang Kiyai menceritakan kehidupan Hasyim Asy'ari pada masa kemerdekaan tahun 1942 sampai 1947. Saat itu, Jepang datang menjajah menggantikan Belanda, lalu menyerah pada sekutu yang diboncengi Belanda. Itu adalah salah satu masa paling penting dalam sejarah kemerdekaan.

Film ini melibatkan beberapa aktor dan aktris papan atas Indonesia. Sebut saja antara lain Ikranegara yang memerankan Hasyim Asy'ari, Christin Hakim sebagai istrinya, Nyai Kapu, dan Agus Kuncoro sebagai Wahid Hasyim, anak Hasyim Asy'ari. Film ini mulai diproduksi November 2012. (Kompas)

Keterangan Gambar: Salahuddin Wahid (dua dari kiri).

TDB, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai peserta Pemilu 2014, pada Kamis (25/10).

KPU menolak bahwa pihaknya sengaja melakukan pengunduran pengumuman yang seharusnya dilakukan pada Selasa (23/10) lalu.

"Bukan menunda-nunda tapi masih dalam jalur. Dalam jadwal kami kan tertera pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan 23-25 Oktober. Kami pun mengambil tanggal terakhir," ucap Anggota KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan, Rabu (24/10).

Hadar mengungkapkan, pengumuman dilakukan pada Kamis karena masih ada beberapa laporan belum selesai terutama verifikasi administrasi yang dilakukan di tingkat daerah. Hadar pun berjanji pihaknya akan segera menyelesaikannya untuk segera diumumkan ke publik.

"Dokumen di pusat sudah selesai smua. Bahkan, kami lihat-lihat lagi apakah ada yang terlewat atau tidak. Sedangkan di daerah laporan yang masuk baru mencapai 394 Kab./Kota dari total keseluruhan mencapai 497 Kab./Kota di seluruh Indonesia," ucapnya.

Hadar pun menargetkan seluruh setidaknya akan masuk terakhir pada Rabu (24/10). "Setelah kami periksa di tingkat pusa ada yang bagus dan ada juga yang tidak bagus. Selain itu, ada juga yang tidak memenuhi syarat terutama untuk kelengkapan dokumen," tuturnya.

Terkait jumlah parpol yang kira-kira akan lolos, Hadar menegaskan pihaknya belum bisa mengatakan karena memang proses verifikasinya yang belum tuntas. Dari verifikasi ini pun, bagian yang terberat adalah memeriksa keanggotaannya.

KPU pun masih menunggu dapat laporan dari daerah terkait keanggotaan. KPU berharap masyarakat bisa yakin dan memberikan kepercayaan terhadap KPU, karena jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan maka masyarakat tidak akan pernah yakin dengan semua kegiatan yang dilakukan KPU.

Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai KPU sangat tertutup mengenai akses data terutama, akses data saat proses verifikasi dilakukan. Untuk itu, Bawaslu pun menginginkan audit dokumen verifikasi parpol jika KPU bersikukuh tidak ingin membuka akses data.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, KPU memang tidak transparan namun setelah Bawaslu melakukan komunikasi dengan KPU, akhirnya keduanya menemukan kesepakatan bahwa KPU akan memfasilitasi Bawaslu untuk mengakses data parpol.

"Jangan samakan kami dengan peserta parpol, lembaga pengawas pemilu dan masyarakat apabila kami menginginkan data Parpol. Itu karena, hak kami untuk pengawasan Pemilu dilindungi dan berdasarkan Undang-Undang. Akhirnya mereka pun mengerti akan tugas kami," katanya.(PRLM)***

Gambar Ilustrasi: Kantor Komisi Pemilihan Umum

TDB, JAKARTA -- Maskapai Garuda Indonesia, Sabtu (20/10/2012), menyelesaikan penerbangan fase pertama, yaitu pemberangkatan calon jemaah haji dari Tanah Air ke Tanah Suci. Penerbangan kloter terakhir Garuda (GA 8116) yang membawa calon jemaah haji gabungan dari Lombok dan Banjarmasin mendarat di Jeddah pada pukul 23.15 waktu setempat.

TDB, MEKKAH -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini Sabag, mengemukakan, tahun ini sekitar 2.500 calon jemaah haji khusus tidak dapat berangkat menunaikan ibadah. Penyebabnya, sejumlah biro perjalanan tak mendapatkan visa dari Kedubes Arab Saudi.